kabinetnya setelah Lebaran. Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi masuk dalam barisan Kabinet Kerja menyusul merapatnya kedua partai tersebut ke pemerintah.
menteri dari kalangan partai politik (parpol) akan terjadi benturan keras. Sehingga, bila nantinya Golkar dan PAN masuk dalam jajaran kabinet, Jokowi sebaiknya menggeser jajaran menteri non-parpol untuk menghindari benturan. Ditambah risiko politiknya kecil dan diyakini mampu menjaga kesolidan pemerintah.
Kalau Golkar mau ngincar jatah parpol, benturannya akan keras. Apalagi Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Sebetulnya dia aman ambil posisi non-parpol," katanya kepada wartawan, Rabu (13/7/2016).
Heri mengatakan, saat ini 14 menteri parpol berada pada posisi yang kurang strategis. Sementara menteri non-parpol yang mencapai 20 orang berada di posisi strategis. Padahal, sambung Heri, dukungan parpol mampu memperkuat pemerintahan.
Jadi sangat realistis ambil jatah non-parpol. Di samping tidak ada benturan politiknya, komposisi sekarang tidak berimbang. Non-parpol 20 menteri, dari parpol hanya 14 menteri. Padahal, nyatanya yang keringetan parpol dan punya basis massa dan kekuatan politik di parlemen. Kinerja menteri non-parpol juga terbukti jeblok," ujarnya.
sebaiknya yang digeser adalah menteri non-parpol. Adapun menteri yang disorot Heri adalah menteri-menteri di bidang perekonomian.
Menurutnya, mereka kurang mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mulai dari stabilitas harga, hingga melemahnya ekspor dan meningkatnya impor, serta menurunnya daya beli masyarakat dan lainnya.