Jika kudeta militer ini berhasil, penggulingan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang telah memerintah Turki sejak tahun 2003 akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam kekuasaan di Timur Tengah dalam beberapa tahun. Perubahan pemerintahan ini juga berpotensi mengubah salah satu sekutu AS paling penting di wilayah tersebut.
Dilansir dari Reuters, Sabtu (16/7/2016), Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim mengatakan pemerintah terpilih tetap di kantor. Ia mengatakan tidak ada perintah segera dari Erdogan. Sebuah sumber dikantornya mengatakan Yildirim aman.
Sementara itu, pantauan di lokasi bandara ditutup, akses situs media sosial dan internet terputus, dan pasukan militer telah menutup dua jembatan di atas Bosphorus di Istanbul. Salah satu dari jembatan itu masih menyala merah, putih, dan biru dalam solidaritas dengan korban serangan truk Bastille Day di Prancis, pada hari sebelumnya.
TRT, televisi negara Turki mengungumkan ke seluruh negeri terkait kabar upaya militer melakukan kudeta. Seorang penyiar membacakan sebuah pernyataan atas perintah militer yang menuduh pemerintah mengikis aturan demokratis dan hukum sekuler. Pernyataan itu berbunyi, negara ini akan dijalankan oleh "dewan perdamaian" yang akan menjamin keamanan penduduk.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, melakukan pembicaraan bersama-sama setelah pembicaraan di Moskow. Kedua negara mengatakan, mereka berharap pertumpahan darah akan dihindari.
Turki adalah anggota NATO dengan kekuatan militer terbesar kedua di aliansi barat. Turki adalah salah satu sekutu paling penting bagi AS dalam memerangi ISIS.
Turki adalah pendukung utama penentang Presiden Suriah, Bashar Al Assad dalam perang saudara negara itu, dan Turki adalah tuan rumah untuk dua juta pengungsi Suriah.