Situasi perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan belum terlalu membaik. Untuk kuartal I-2016 saja pertumbuhan ekonomi hanya mampu berada di kisaran 4,9 persen.
Atas dasar hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan agar seluruh jajaran pegawai Kementeriannya mampu terus melakukan efisiensi atau penghematan anggaran. Per Januari 2016 saja, kata dia, pihaknya sudah meminta penghematan anggaran 20-30 persen.
Ekonomi tidak baik, saya ingin penghematan dilakukan, efisiensi dilakukan di mana-mana. Anggaran KKP saat ekonomi slowing down dua tahun saat saya masuk dinaikkan hampir Rp200 triliun atau hampir 100 persen. Tapi dua tahun ini kita tidak belajar, terutama 2015. Januari saya minta penghematan 20 persen. Kejadiannya sama sekarang terjadi, APBN akan defisit kalau kita tidak memenuhi efisiensi dan pendapatan. Persoalannya pendapatan terpengaruh dengan situasi global," ujar Susi dalam sambutan halalbihalal di depan seluruh pegawai KKP, di GMB III KKP, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Susi pun mengingatkan uang APBN yang merupakan uang negara tersebut juga merupakan uang rakyat Indonesia. Untuk itu, pemanfaatannya pun harus secara hati-hati dan bijak, agar bisa memberikan hasil (output) produktivitas kepada masyarakat.
Hari ini silaturahmi, tapi saya ingin ingatkan bahwa uang negara itu uang rakyat, uang kita semua. Angkatan Laut, Polisi, kalau pengelolaan keuangan tidak benar ya tidak bisa negara maju. Jangan sampai anggaran KKP tidak tepat sasaran," tuturnya.
Belum lagi, lanjut Susi, KKP merupakan salah satu Kementerian yang menjadi prioritas dari program pemerintah. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar laut Indonesia bisa menjadi masa depan bangsa dan sebagai poros maritim dunia.
Poros itu bukan bagian dari APEC, G20 atau traktat perjanjian. Poros itu jadi titik pusat sendiri yang nantinya berinteraksi dengan semua grup sosial lainnya. Berarti kita hrus mampu memutarkan semua sendiri. Tapi kalau tidak efisien ya apa jadinya, tidak bisa," pungkasnya.