POJOKJABAR. Proyek pembangunan perluasan gedung Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi, diduga belum memiliki izin dari Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Seharusnya, pengerjaan yang dilakukan oleh PT Tirta Dhea Addonnics Pratama harus sudah memenuhi persyaratan pendirian bangunan.
Saya pastikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi belum memberikan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” kata pendiri LSM Jendela Komunikasi (Jeko) Agung Ceko memastikan.
Menurutnya, dalam pasal 111 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, mengharuskan pejabat menerbitkan izin lingkungan hidup sebelum dikerjakan, jika tidak ada maka hal tersebut akan dikategorikan sebagai pidana.
Agung Ceko yang juga aktivis lingkungan tersebut menjelaskan, perizinan terkait lingkungan hidup tidak hanya sebatas perizinan tingkat lokal DKI, Banten, ataupun Jawa Barat saja, melainkan harus tingkat regional karena nilai proyeknya sangat besar.
Jika sudah dibangun air tanah di kawasan pemukiman tersebut tentu saja akan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur LKBH ICMI Abdul Chalim menyatakan, pembangunan proyek tersebut hanyalah permainan pihak swasta yang akan mengembangkan pembangunan Gedung Mina E yang berada di kawasan Asrama Haji.
Setelah proyek tersebut selesai dikerjakan oleh Kementerian Agama, pihak swasta akan lebih mudah membangun proyek Gedung Mina E,” katanya.
Terpisah, saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Haji dan Umroh, Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi, Ajam Mustajam tidak dapat memberikan keterangan, karena tidak ada di tempat.