Penegakan hukum atas kasus vaksin palsu dinilai belum sentuh keadilan.
Rabu, 20 Juli 2016 |
VIVA. co. Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, menilai dalam kasus vaksin palsu ini pemerintah gagal penuhi hak kesehatan warga negara. Dalam kasus ini negara telah gagal untuk menjamin pemenuhan hak atas standar kesehatan yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kejahatan vaksin palsu," kata Puri di Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda di Jakarta Timur, Rabu, 20 Juli 2016. Menurut Puri, upaya penegakan hukum yang dilakukan juga belum menyentuh keadilan. Negara pun cenderung mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen vaksin palsu dan pihak rumah sakit atau pun klinik. Negara belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin palsu secara menyeluruh dan keterlibatan berbagai aktor di balik bisnis vaksin yang sudah terjadi cukup lama ini," ujarnya. Puri mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian serius kepada para korban vaksin palsu, dengan menginstruksikan pihak kepolisian agar menuntaskan kasus vaksin palsu. Kami juga berharap adanya investigasi secara mendalam kasus vaksin palsu ini. Karena diduga memiliki jaringan suplai sampai distribusi yang melibatkan oknum di lembaga terkait," ujarnya. Selain itu, menurut Puri, Kementerian Kesehatan harus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan farmasi, dengan melakukan validasi terhadap distributor farmasi resmi.
Load More.