JAKARTA, KOMPAS. terkait penegakan hukum yang tak mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Prasetyo mengancam akan memecat jaksa yang tak mematuhi instruksi Presiden.
Kalau misalnya memang benar ada oknum kejaksaan yang menyimpang, menyalahgunakan kewenangan, saya tidak akan kompromi, itu sudah jadi komitmen saya. Saya rasa Presiden tahu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Prasetyo lantas mencontohkan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Mangasi Situmeang yang dicopot karena melakukan beberapa penyimpangan selama menjabat.
Kami tidak kompromi terhadap yang menggunakan paradigma lama. Yakinilah itu, kami enggak main-main dengan masalah integritas," tutur Prasetyo.
Prasetyo membenarkan bahwa ada sejumlah aduan dari kepala daerah kepada Presiden terkait kinerja jaksa yang menyimpang. Namun, Prasetyo mengaku saat ini masih mengklarifikasi aduan itu kepada yang bersangkutan.
Aduan itu) belum tentu benar kan. Kami tidak bisa menjustifikasi, atau memvonis," ujar dia.
Saat mengumpulkan para Kajati dan Kapolda di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/7/2016) kemarin.
Jokowi mengingatkan kembali lima instruksinya yang disampaikan di Istana Bogor, Agustus 2015 lalu.
Pertama, kebijakan diskresi tak bisa dipidanakan.
Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tak bisa dipidanakan.
Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan masih diberi peluang selama 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya.
Keempat, potensi kerugian negara juga harus konkrit, tak mengada ada.
Kelima, kasus yang berjalan di Kepolisan dan Kejaksaan tak boleh diekspose ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.
Lima hal ini yang sudah saya sampaikan setahun lalu. Evaluasi perjalanan setahun ini, saya masih banyak sekali mendengar tidak sesuai yang saya sampaikan," kat Jokowi.
Jokowi lantas mengaku kerap menerima aduan dari kepala daerah terkait kepolisian dan kejaksaan yang tak mematuhi lima instruksi itu. Namun keluhan itu disampaikan Jokowi dalam forum tertutup.